News Palu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara membahas tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk periode Januari hingga Maret 2026. Pembahasan ini dilakukan sebagai respons atas keterlambatan penyaluran dana yang berdampak langsung pada kegiatan pemerintahan desa.
Sejumlah anggota dewan menyoroti pentingnya percepatan penyaluran agar roda pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan optimal.
Berpengaruh pada Program Desa
Keterlambatan penyaluran ADD dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program desa, termasuk pembangunan infrastruktur serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa desa dilaporkan mengalami kendala dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
Hal ini menjadi perhatian serius karena ADD merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi desa.
Baca juga: Kanwil Ditjenpas Sulteng Tegaskan Nilai PRIMA sebagai Fondasi Kinerja dan Pelayanan
Minta Penjelasan dari Pemerintah Daerah
DPRD meminta penjelasan dari pemerintah daerah terkait penyebab terjadinya tunggakan tersebut. Kejelasan informasi dinilai penting agar solusi yang tepat dapat segera diambil.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya langkah konkret untuk mengatasi keterlambatan penyaluran di masa mendatang.
Dorong Percepatan Penyaluran Dana
Dalam pembahasan tersebut, DPRD menekankan perlunya percepatan penyaluran ADD agar kegiatan di desa tidak terhambat. Koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat ditingkatkan.
Langkah ini penting untuk memastikan dana dapat segera dimanfaatkan oleh desa.
Harapan Stabilitas Pemerintahan Desa
Dengan adanya pembahasan ini, DPRD Morowali Utara berharap persoalan tunggakan ADD dapat segera diselesaikan. Stabilitas pemerintahan desa menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.
Ke depan, diharapkan penyaluran dana dapat dilakukan tepat waktu sehingga program-program desa dapat berjalan sesuai rencana.
