Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan, Kemenkum Sulteng Sebut Perbup Sigi Masagena sebagai Gerakan Strategis

Sigi Masagena: Terobosan Hukum untuk Perangi Kemiskinan di Bumi Sou Raja

News Palu– Dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang masih membayangi Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah meluncurkan sebuah gerakan bernama Sigi Masagena. Program yang diusung sebagai solusi tepat sasaran ini kini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah melalui proses harmonisasi hukum yang ketat.

Berdasarkan data terbaru Pemkab Sigi, angka kemiskinan di wilayah tersebut pada tahun 2024 mencapai 12,83 persen atau setara dengan 31.470 jiwa. Yang lebih memprihatinkan, masyarakat dengan status miskin ekstrem mencapai 5.080 jiwa (2,07 persen). Angka ini menjadi landasan utama perlunya intervensi kebijakan yang sistematis dan terukur.

Harmonisasi Hukum: Pondasi Kokoh Program Sigi Masagena

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan komitmennya untuk memastikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena memiliki kekuatan hukum yang solid.

“Harmonisasi ini merupakan instrumen penting untuk menciptakan aturan yang implementatif,” ujar Rakhmat di Palu, Senin lalu.

Baca Juga: Suara Gemuruh Drum Band SMPN 2 dan 3 Batui Gema di Gori-Gori, Siap Hangatkan MTQ ke-44 Banggai

Proses harmonisasi yang difasilitasi Kemenkumham Sulteng bertujuan menyelaraskan substansi regulasi agar sejalan dengan peraturan di atasnya sekaligus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Sigi.

“Program Sigi Masagena adalah gerakan strategis untuk menanggulangi kemiskinan. Kami ingin memastikan regulasi ini memiliki kepastian hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan aturan lain, dan bisa membawa manfaat nyata,” tegas Rakhmat.

Makna Filosofis “Sigi Masagena”

Nama “Sigi Masagena” sendiri mengandung makna mendalam yang diambil dari kearifan lokal masyarakat Sigi. “Sigi” merujuk pada nama kabupaten, sementara “Masagena” berasal dari bahasa setempat yang berarti “bersama-sama bergerak untuk mencapai kemajuan”.

Program ini dirancang sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Pendekatan bottom-up menjadi ciri khas Sigi Masagena, di mana kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi dasar perumusan program.

Lima Pilar Utama Sigi Masagena

Berdasarkan analisis dokumen peraturan yang diharmonisasikan, Sigi Masagena berdiri pada lima pilar utama:

1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

   • Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal

   • Akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan

   • Pemasaran produk unggulan daerah

2. Percepatan Infrastruktur Dasar

   • Penyediaan air bersih dan sanitasi

   • Perbaikan akses transportasi pedesaan

   • Elektrifikasi wilayah terpencil

3. Peningkatan Kualitas SDM

   • Program pendidikan dan pelatihan vokasi

   • Penurunan angka stunting

   • Layanan kesehatan terjangkau

4. Optimalisasi Sumber Daya Alam

   • Pengelolaan hasil hutan non-kayu

   • Pertanian berkelanjutan

   • Wisata ekologis

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif

   • Pelayanan publik yang efisien

   • Transparansi anggaran

   • Partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Dukungan Kemenkumham: Lebih dari Sekadar Formalitas

Proses harmonisasi yang dilakukan Kemenkumham Sulteng bukan sekadar memenuhi formalitas hukum semata. Rakhmat Renaldy menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti komitmen mendukung agenda prioritas daerah.

“Ke depan, produk hukum yang harmonis akan menjadi landasan kokoh dalam pelaksanaan Sigi Masagena. Tidak ada celah multitafsir maupun hambatan dalam penerapan di lapangan,” ujarnya.

Harmonisasi hukum memastikan bahwa Perbup Sigi Masagena:

• Konsisten dengan UU dan Peraturan Pemerintah

• Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

• Mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat setempat

• Memiliki mekanisme evaluasi yang jelas

Tantangan dan Harapan Ke Depan

Implementasi Sigi Masagena dihadapkan pada beberapa tantangan kompleks:

• Geografis Kabupaten Sigi yang bervariasi dari pesisir hingga pegunungan

• Keragaman etnis dan budaya yang membutuhkan pendekatan khusus

• Keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil

• Perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian

Namun, dengan pendekatan holistik yang diusung Sigi Masagena, Pemerintah Daerah optimis dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam 3-5 tahun ke depan.

“Harapan kami, Perbup Sigi Masagena dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Rakhmat menutup wawancara.

Dukungan Kemenkumham Sulteng terhadap Sigi Masagena menjadi contoh positif bagaimana harmonisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat menjadi model untuk penanggulangan kemiskinan di daerah lainnya di Indonesia.