Operasional Bus Trans Palu Dihentikan Sementara, DPRD Nilai Program Tak Efektif
News Palu – Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu resmi menghentikan operasionalnya mulai Senin, 20 Oktober 2025, hingga waktu yang belum ditentukan. Penghentian ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang membuat Pemerintah Kota Palu tidak lagi mampu menanggung biaya operasional armada bus tersebut.
Informasi resmi penghentian layanan disampaikan melalui akun Instagram @transpaluofficial_. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa keputusan diambil sebagai langkah darurat setelah hasil evaluasi anggaran tahun berjalan menunjukkan defisit pada pos pembiayaan transportasi publik.
“Dengan berat hati kami informasikan bahwa mulai 20 Oktober 2025, operasional BRT Trans Palu dihentikan sementara sampai ada kebijakan lanjutan dari Pemerintah Kota Palu,” tulis pengumuman tersebut.
Latar Belakang Penghentian
Trans Palu merupakan proyek transportasi publik yang diinisiasi sejak tahun 2021 sebagai bagian dari program Palu Smart City. Layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan serta menyediakan moda transportasi ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, program ini menghadapi berbagai kendala sejak awal, mulai dari minimnya jumlah penumpang, biaya perawatan armada yang tinggi, hingga ketergantungan pada subsidi APBD.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurrahim Nasar, menyebut bahwa penghentian sementara ini merupakan konsekuensi logis dari rendahnya tingkat efektivitas layanan.
“Bus Trans Palu ini digadang-gadang menjadi fasilitas penunjang transportasi masyarakat perkotaan, tapi kenyataannya sepi penumpang. Subsidi terus membengkak, sementara pemanfaatannya minim,” ujar Abdurrahim dalam rapat evaluasi, Senin (20/10).
Menurut data Dinas Perhubungan Kota Palu, tingkat okupansi bus rata-rata hanya 10–15 persen per hari sejak diberlakukannya tarif berbayar pada Januari 2025. Sebelumnya, ketika layanan masih gratis pada tahap uji coba, tingkat keterisian sempat mencapai 70 persen.
DPRD dan Pemkot Sepakat Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Komisi C DPRD Kota Palu menilai program Trans Palu perlu dilakukan evaluasi total, termasuk kajian terhadap rute, jam operasional, sistem tarif, serta efisiensi biaya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Hendrik Londa, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun laporan keuangan lengkap sebagai dasar pembahasan dengan DPRD.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi teknis, termasuk kemungkinan penataan ulang rute atau sistem kemitraan dengan pihak swasta. Prinsipnya, Pemkot tidak ingin menutup total, tapi ingin menata kembali agar lebih efisien,” kata Hendrik.
Ia juga menambahkan bahwa dari total 12 unit armada BRT Trans Palu, saat ini hanya 8 unit yang masih layak jalan. Beberapa bus lain mengalami kerusakan ringan akibat kurangnya dana perawatan rutin.
Dampak ke Masyarakat dan Langkah Lanjutan
Penghentian operasional Trans Palu berdampak pada sejumlah pengguna setia, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja harian yang selama ini mengandalkan layanan tersebut untuk mobilitas harian.
Seorang mahasiswa Universitas Tadulako, Rahmawati (21), mengaku kecewa karena bus Trans Palu menjadi satu-satunya transportasi umum dengan tarif terjangkau di jalur Palu Timur–Tadulako.
“Selama ini cuma bus itu yang murah dan aman. Kalau naik ojek online tiap hari, bisa habis dua kali lipat. Semoga cepat beroperasi lagi,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palu menyatakan akan mencari solusi sementara, salah satunya dengan mendorong operator angkutan kota dan ojek daring agar menjangkau rute-rute yang sebelumnya dilayani Trans Palu. Selain itu, Pemkot juga tengah mempertimbangkan model kemitraan BUMD untuk mengelola sistem transportasi massal yang lebih mandiri secara finansial.
